Sentul – Plh. Balai PK Satpol PP Damkar Yuddy Kuswanto, S.Sos bersama jajarannya mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

Rakornas yang bertajuk penguatan pertumbuhan dan pengendalian inflasi 2023 tersebut, dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Pada kesempatan itu, Presiden RI menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik yang berada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pandemi COVID-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

"Kita ingat saat pandemi, kita pontang-panting mencari APD. Pontang-panting mencari masker, pontang-panting mencari vaksin. Terakhir pontang-panting saat [varian] Delta, mencari oksigen sangat mencekam saat itu. Berkat kerja keras kita mampu mengendalikan COVID-19," ujarnya

Beliau menjelaskan, saat ini sudah ada 448 juta vaksin COVID-19 sudah disuntikkan ke masyarakat. Ia menyebut hal itu bisa terlaksana karena ada kerja keras dari seluruh pihak termasuk TNI, Polri, dan para kepala daerah dari tingkat provinsi hingga RT.

Dimana Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik, ditengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara,. Pada kuartal III-2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen.

“Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali, karena di kuartal III kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain,” tegasnya

Beliau berpesan kepada para peserta Rakornas yang hadir agar tetap berhati-hati dan waspada, karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global, meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi pada tahun lalu dengan baik.

Tidak tertinggal, Orang nomor satu di Indonesia ini juga memberikan arahan  untuk Kepala Daerah Tahun 2023, yaitu

1. Kendalikan inflasi. Pantau langsung harga di lapangan. Hati-hati mengatur tarif (PDAM, angkutan umum).

2. Turunkan kemiskinan ekstrem sampai target 0% pada 2024.

3. Fokus turunkan stunting. Perhatikan investasi. Jangan ada izin yang berbulan-bulan.

5. Pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri.

6. Kabupaten/kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah.

7. Jaga stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024.

8. Jamin kebebasan beragama. Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan.